Mesir-Yaman Tegaskan Keamanan Laut Merah Tanggung Jawab Negara Pesisir

BeritaNasional.com - Pemerintah Mesir dan Yaman secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk upaya internasionalisasi maupun militerisasi di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden. 

Sikap bersama ini diambil demi menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah perairan strategis tersebut dari intervensi luar.

Kesepakatan tersebut lahir dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Yaman, Shaya Mohsen al-Zindani, yang tengah berkunjung ke Kairo pada Minggu (24/5/2026).

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir Abdelatty menekankan Kairo menolak keras keterlibatan pihak luar atau negara nonpesisir dalam pengaturan keamanan maritim regional. 

Menurut dia, tata kelola dan perlindungan jalur pelayaran internasional tersebut sepenuhnya merupakan hak eksklusif negara-negara pesisir Arab dan Afrika.

Kedua pihak sepakat stabilitas di Laut Merah tidak bisa hanya dilihat dari kacamata militer yang sempit. 

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang turut mengintegrasikan prioritas pembangunan dan kepentingan ekonomi negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, Abdelatty mendorong percepatan pengaktifan mekanisme kerja di bawah Dewan Negara-Negara Arab dan Afrika yang Berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat koordinasi internal antarnegara anggota.

Selain membahas keamanan maritim, pertemuan tersebut juga menegaskan kembali komitmen Mesir terhadap krisis di Yaman. 

Abdelatty memastikan Kairo terus mendukung penuh persatuan, kedaulatan wilayah, serta legitimasi pemerintah Yaman dalam mewujudkan stabilitas bagi rakyatnya.

Sumber: Xinhua News

Di akhir pertemuan, kedua delegasi turut menyoroti dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk jalannya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah berlangsung. 

Pihak Mesir berharap diplomasi tersebut dapat melahirkan kesepakatan menyeluruh yang mampu meredam ketegangan dan menyelamatkan Timur Tengah dari pusaran eskalasi konflik yang lebih besar.