Kapal Tankernya Ditahan Macron, Rusia: Ilegal dan Mendekati Pembajakan Internasional!
BeritaNasional.com - Setelah Angkatan Laut Prancis mengumumkan telah menahan kapal tanker yang berafiliasi Rusia di Samudra Atlantik pada Senin (1/6/2026) pagi, Juru bicara (Jubir) Kepresidenan Rusia Dmitri Peskov, menuduh Prancis bertindak ilegal dan hampir mendekati 'pembajakan internasional'.
Hal ini disampaikan Peskov dalam keterangannya yang dikutip dari Viory, Selasa (2/6/2026).
"Kami menganggap tindakan tersebut ilegal. Tindakan tersebut hampir mendekati pembajakan internasional. Kami sama sekali tidak setuju bahwa tindakan tersebut dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Seperti yang Anda ketahui, Rusia telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan keselamatan dan keamanan kargo-kargonya dan akan terus melakukannya, dengan mempertimbangkan pengalaman negatif ini," kata Peskov.
Sebelumnya, pada Senin (1/6/2026) pagi, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim bahwa sebuah kapal tanker minyak, yang menurutnya berada di bawah sanksi—telah ditahan oleh Angkatan Laut Prancis. Menurut Macron, operasi tersebut dilakukan di Samudra Atlantik dengan dukungan beberapa mitra, termasuk Inggris yang menurutnya dilakukan sesuai dengan hukum maritim.
Menanggapi pertanyaan mengenai pembatasan penjualan bensin AI-95 dan AI-92 di Krimea, Peskov menyatakan bahwa hal ini menjadi masalah mendesak yang perlu segera ditangani.
"Ini adalah masalah mendesak yang perlu ditangani," ucap Peskov.
Sebelumnya, pada 22 Mei, akibat kendala logistik, pembatasan penjualan bahan bakar telah diberlakukan di Sevastopol. Sejak 29 Mei, penjualan bensin AI-95 di SPBU di seluruh Krimea juga dibatasi hingga 20 liter per orang per hari. Dan terbaru, kapal tanker Tagor milik Rusia ditahan oleh Angkatan Laut Prancis pada Senin (1/6/2026).
Sumber: Viory
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 2 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
TEKNOLOGI | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu
POLITIK | 1 hari yang lalu






