Isi Dokumen Kesepakatan AS-Iran Masih Abu-abu

BeritaNasional.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran sama-sama mengeklaim kemenangan politik setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) secara digital pada Senin (15/6/2026) waktu setempat. 

Meski kesepakatan ini dirancang untuk menyudahi konflik bersenjata yang telah bergolak selama tiga bulan terakhir, kedua pihak justru mengungkap narasi yang saling bertolak belakang terkait poin-poin kesepakatan. Sebab, teks resminya hingga kini belum dibuka ke publik.

Pihak Iran langsung mengeklaim kesepakatan ini sebagai keberhasilan mutlak atas Washington dan Israel. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan melalui siaran televisi pemerintah bahwa musuh yang berniat melancarkan agenda jahat telah gagal total di semua lini.

Sementara itu, Republik Islam Iran keluar sebagai pemenang besar dalam konfrontasi ini.

Di sudut lain, Presiden AS Donald Trump memuji MoU tersebut dari perspektif ekonomi makro global. 

Di sela-sela KTT G7 di Evian, Prancis, Trump menyebut kesepakatan ini berhasil menstabilkan pasar keuangan dunia. 

Dampak instannya langsung terasa dengan anjloknya harga minyak mentah global dan lonjakan signifikan pada bursa saham domestik.

Sengketa Tarif Selat Hormuz

Kendati kedua negara sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan seluruh operasi militer secara serentak, detail teknis di lapangan justru memicu perdebatan baru.

Salah satu poin krusial yang belum menemui titik temu adalah penarikan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Trump dan Wakil Presiden AS JD Vance kompak menyatakan selat strategis tersebut wajib bebas biaya untuk jangka panjang tanpa ruang kompromi. 

Sebaliknya, media semiresmi Iran, Fars, melaporkan Teheran hanya menggratiskan jalur laut tersebut selama 60 hari. 

Selepas tenggat waktu itu, Iran berencana memungut biaya atas layanan keamanan, maritim, lingkungan, dan asuransi guna mendanai pembangunan ekonomi domestik mereka.

Teka-Teki Gencatan Senjata di Lebanon

Ketidakpastian juga menyelimuti klausul gencatan senjata di Lebanon. Walaupun kedua pihak sepakat menyudahi baku tembak di seluruh front, nasib pendudukan militer Israel di wilayah Lebanon selatan masih abu-abu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyatakan penghentian perang di Lebanon adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari MoU. 

Namun, pejabat tinggi AS menyanggah klaim tersebut dan menegaskan bahwa penarikan mundur pasukan Israel bukan syarat perjanjian sehingga Tel Aviv tetap berhak merespons setiap provokasi Hizbullah. 

Narasi AS ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menegaskan pasukannya tidak akan angkat kaki dari Lebanon selatan.

Polemik Pembuangan Uranium

Terkait komitmen nuklir, Washington dan Teheran sepakat bahwa Iran tidak boleh mengembangkan senjata pemusnah massal. 

Meski demikian, cara penanganan dan pembuangan uranium berenrichment tinggi milik Iran memicu perbedaan pendapat yang tajam.

Melalui platform Truth Social, Trump mengisyaratkan bahwa AS akan mengawal pemusnahan uranium tersebut "pada waktu yang tepat".

Namun, Teheran menolak keras skenario pemindahan material nuklir ke luar wilayahnya. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menegaskan satu-satunya solusi yang bisa diterima adalah melakukan pengenceran (dilusi) uranium di dalam negeri guna menjaga hak kedaulatan nuklir mereka.

Perbedaan klaim paling mencolok muncul dalam urusan finansial dan sanksi ekonomi. Pihak Iran mengatakan AS akan mencairkan aset mereka yang dibekukan senilai 12 miliar dolar AS sebelum negosiasi dimulai.

Skenario ini langsung dibantah oleh Washington. Kepada The Wall Street Journal, Trump menegaskan Iran tidak akan menerima aliran dana tunai dalam kesepakatan ini. 

JD Vance juga menambahkan pelonggaran sanksi hanya akan diberikan jika Teheran sepenuhnya mematuhi komitmen awal mereka, tanpa ada uang tunai yang berpindah tangan.

Banyaknya poin krusial yang belum terjawab membuat penandatanganan resmi MoU di Swiss pada Jumat mendatang barulah sebuah awal. Peristiwa tersebut akan menandai dimulainya 60 hari negosiasi teknis yang krusial.

Sumber: Xinhua News