Menerka Waktu yang Tepat Silaturahmi Jokowi dan Megawati

BeritaNasional.com - Berbeda dengan hari raya Idul Fitri sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum bersilaturahmi. Sampai H+4 lebaran, belum ada ucapan Idul Fitri maupun pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Megawati masih direncanakan. Masalahnya hanya soal waktu.

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati, sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," jelas Ari kepada wartawan, Jumat (12/4/2024).

Presiden Jokowi terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, termasuk Megawati. Hanya keduanya belum bisa bertemu karena masalah waktu.

"Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa," kata Ari.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo belum halalbihalal dengan Megawati karena terbentur waktu. Jokowi memilih menghabiskan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Seperti kemarin, Jokowi terbang ke Medan, Sumatera Utara.

"Saya mendengar dari Bogor, presiden mengambil keputusan bersama Ibu untuk mendatangi anak, cucu, dan mantu," kata Ngabalin.

Sementara, PDIP memberikan sinyal ada penolakan dari Megawati untuk bertemu dengan Jokowi. Akar masalahnya adalah Pemilu 2024. Sejak pemilu, Jokowi dan Megawati memang terlihat kurang akur.

"Sebenarnya lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim dan halal bihalal, tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, dikutip Sabtu (13/4/2024).

Menurut Hasto, keengganan Megawati bertemu dengan Jokowi bukan karena urusan partai. Tetapi masalah yang terjadi karena pemilu yang membuatnya berjarak.

"Bukan persoalan karena PDI Perjuangan nya tetapi lebih karna bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu," jelasnya.