Israel Langgar Hukum Internasional di Gaza

BeritaNasional.com - Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat (AS) menginformasikan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa mereka tidak menemukan klaim Israel yang “kredibel dan dapat dipercaya” bahwa Israel menggunakan senjata yang dipasok AS sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.

Hal itu diungkapkan dalam memo internal Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh Reuters. Para pejabat lainnya tetap mendukung representasi Israel.

Berdasarkan Memorandum Keamanan Nasional (National Security Memorandum/NSM) yang dirilis oleh Presiden Joe Biden pada Februari, Blinken diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Kongres pada 8 Mei mengenai apakah ia telah menemukan jaminan yang kredibel dari Israel bahwa penggunaan senjata AS tidak bertentangan dengan hukum AS atau hukum internasional.

Pada 24 Maret, setidaknya tujuh biro Departemen Luar Negeri memberikan masukan melalui “memo opsi” awal kepada Blinken. Bagian dari memo tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dirahasiakan.

Penyampaian memo tersebut memberikan gambaran menyeluruh bahwa mengenai perpecahan di dalam Departemen Luar Negeri mengenai kemungkinan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional oleh Israel di Gaza.

Kolaborasi dari empat divisi - Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Perburuhan; Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi; Urusan Peradilan Pidana Global dan Organisasi Internasional - menyatakan "kekhawatiran serius atas pelanggaran" terhadap hukum kemanusiaan internasional selama penindakan Israel terhadap konflik di Gaza.

Evaluasi dari empat divisi tersebut menyatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh Israel tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan. Laporan tersebut mengutip delapan insiden tindakan militer Israel yang, menurut para pejabat, menimbulkan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Hal tersebut melibatkan serangan berulang terhadap situs-situs yang dilindungi dan infrastruktur sipil, kerugian sipil yang sangat tinggi dibandingkan dengan keuntungan militer. Kurangnya langkah-langkah yang cukup untuk menyelidiki pelanggaran atau menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas kerugian sipil yang signifikan, serta pembunuhan pekerja kemanusiaan dan jurnalis dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penilaian dari empat divisi tersebut juga mencatat terjadinya 11 kejadian aksi militer Israel yang menurut para pejabat membatasi bantuan kemanusiaan secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut termasuk penolakan terhadap seluruh truk bantuan , pembatasan buatan dalam proses inspeksi, serta serangan berulang terhadap situs-situs kemanusiaan yang seharusnya terlindungi.

Dikutip dari VOA, Senin (29/4/2024), masukan lain untuk memo yang dikaji oleh Reuters, berasal dari divisi Urusan Politik dan Militer yang bertanggung jawab atas bantuan militer dan transfer senjata AS. 

Divisi itu memperingatkan Blinken bahwa penangguhan senjata AS akan membatasi kemampuan Israel dalam menghadapi potensi ancaman di luar wilayah udaranya. Hal itu akan mengharuskan Washington untuk mengevaluasi semua penjualan yang sedang berlangsung dan di masa mendatang ke negara-negara lain di kawasan ini.