Presiden Jokowi Luncurkan GovTech Bernama INA Digital, Bakal Integrasi Layanan Publik

BeritaNasional.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sistem pelayanan masyarakat terpadu yakni Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Menurut Jokowi, sistem aplikasi satu pintu ini akan memberikan wadah bagi seluruh layanan pemerintah. Kemudian, bisa memperkuat infrastruktur digital, sehingga daya saing Indonesia meningkat secara global.

“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya, Senin (27/5/2024).

Kepala Negara mengatakan jika INA Digital adalah masih dalam tahap awal dan bakal dikembangkan secara bertahap. Apalagi, mengenai migrasi perpindahan yang harus disosialisasikan kepada semua pihak.

"Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Namun, tidak apa-apa, saya kira migrasinya harus bertahap, yang penting dimulai dahulu. Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki, dan dilanjutkan secara bertahap," ungkap Jokowi.

Jokowi menekankan bilamana kehadiran birokrasi haruslah menjadi sebuah tolak ukur untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Saya ingin menggaris bawahi ingin menekankan kembali kehadiran kembali birokrasi harusnya melayani bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat adalah manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan masyarakat,” tegas dia.

Selain itu, Jokowi mengimbau kepada jajarannya hingga tingkat daerah untuk berhenti membuat aplikasi-aplikasi. Sebab, sudah ada INA Digital. 

“Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform baru, setop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada,” tegas Jokowi

Jokowi menuturkan dengan integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru.

“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tandasnya.