Kementerian Prabowo Ditambah Jadi 44, Ketum Golkar: Tunggu Tanggal Mainnya

Oleh: Ahda Bayhaqi
Kamis, 12 September 2024 | 15:16 WIB
Bahlil mempercayakan Prabowo sepenuhnya soal nomenklatur kementerian (Beritanasional/Elvis)
Bahlil mempercayakan Prabowo sepenuhnya soal nomenklatur kementerian (Beritanasional/Elvis)

BeritaNasional.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah kursi kementerian menjadi 44. Penambahan kementerian ini untuk percepatan pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Ya tidak apa-apa kalau dianggap kebutuhan kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Bahlil mempercayakan kepada Prabowo sepenuhnya dalam menentukan nomenklatur kementerian. Ia mengatakan, setiap pemimpin punya gaya sendiri.

"Tinggal tupoksinya saja saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style-nya berbeda," katanya.

Bahlil mengaku sudah berdiskusi dengan Prabowo. Tetapi ia tidak mengungkap berapa jumlah kementerian yang diberikan kepada Golkar.

"Ya ada deh. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik ya dan saya pikir tunggu tanggal mainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendengar isu bahwa jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto akan ditambah menjadi 44. Hal itu juga telah memungkinkan karena UU Kementerian Negara telah merevisi jumlah kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.

"Karena nanti, Dari 34 (menteri), menjadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk menjadi eksekutif," ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Hal itu pun dikonfirmasi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia mendengar ada penambahan kementerian di era Prabowo sekitar angka 44 kementerian.

"Ya mungkin sekitar itu (44 kementerian)," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas memastikan Prabowo akan menambah jumlah kementerian dari 34. Peluang itu terbuka dengan adanya revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang memberikan kewenangan presiden mengatur jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi, penambahan iya," kata menteri perdagangan ini.sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: