Soal Data Bocor, Komisi I Sudah Sering Imbau Pemerintah

BeritaNasional.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengaku bosan mengimbau soal kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah bebal dan sulit diberitahu sehingga Komisi I bosan mengimbau terkait persoalan tersebut. Padahal Komisi I sudah sering mengingatkan pemerintah.

"Bosen imbaunya, pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosen imbaunya," ujar Sukamta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah Komisi I bakal memanggil pihak pemerintah untuk memberi penjelasan, Sukamta tak ingin ambil pusing.

"Semau-maunya aja menteri mau ngapain tuh. Sudah diingetin berbagai cara kan," tuturnya.

Ia mengaku bakal menunggu langkah apa yang bakal diambil Menkominfo Budi Arie Setiadi ke depan. Pasalnya, salah satu data yang bocor milik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nggak tahu, setelah presiden datanya bocor, menterinya mau berkilah apa itu," kata dia.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi I fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai sistemen kemananan siber di Indonesia masih lengah sehingga kebocoran data bisa terjadi di Ditjen Pajak Indonesia.

“Ini menunjukan masih banyak kelengahan dari para pengampu data atau juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal ini terulang,” ujar Dave.

Dirinya mengaku sudah meminta Kominfo, BSSN agar memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian lembaga dan direktorat jenderal.

“Bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan desa, memiliki SOP yang tegas, pengamanan berlapis dan juga pemeriksaan secara berkala,” tuturnya.

Ia menegaskan hal tersebut sudah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan sudah menjadi kewajiban dari seluruh instasi Pemerintah.

“Dan juga tanggung jawab dari semua elemen bangsa untuk memastikan kita memiliki kedaulatan full akan data-data,” kata dia.

Sebelumnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengalami kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting.

Di antaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lain-lain.

Isu itu mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkap penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," ujar Teguh dalam akun X @secgron.