Masalah Data NPWP Bocor, Menko Polhukam Sebut Data Tidak Cocok dengan Asli

BeritaNasional.com - Masalah kebocoran data kembali terjadi. Kini, hacker Bjorka membocorkan 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hal tersebut menjadi sorotan Komisi I DPR.

"Ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga mencuri data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ mencangkup nomor HP, e-mail, dan NIK begitu," kata anggota Komisi I DPR Nurul Arifin kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Nurul mengatakan data keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai dibocorkan oleh hacker.

"Konon, keluarga Bapak Presiden juga kena hack, pencurian data ini. Nah, ini kami sudah berulang kali masalahnya. Sebetulnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kami ini gemas," tegas politikus Golkar ini.

Menjawab hal itu, Hadi mengatakan bahwa data yang dibocorkan tidak cocok dengan data asli. Pemerintah melalui Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) sudah melakukan analisis.

"Terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisis sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagai data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," ujar Hadi.

Ketidakcocokan data karena diperoleh dari beberapa kota dan kabupaten. Sebagian tidak sesuai dengan data NIK dan NPWP.

"Sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemilihnya, baik NIK atau NPWP," jelas Hadi.

Mantan panglima TNI mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BSSN menghadapi kebocoran data NPWP tersebut. Untuk mencari solusi dan mitigasi kebocoran data.

"Kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Dirjen Pajak maupun NIK," ujar Hadi.