NasDem Tegaskan Pemilihan Muzani sebagai Ketua MPR Berdasarkan Musyawarah Mufakat

BeritaNasional.com - Politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan, pemilihan Ahmad Muzani sebagai ketua MPR RI sudah berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi di MPR. Hal itu sejalan dengan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat," ujar Viktor menanggapi pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dikutip dari keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Mekanisme pemilihan ketua MPR sudah sejalan dengan peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11. Bahwa pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

"Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, Pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR, dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna,” jelas Viktor.

Viktor menyayangkan pernyataan Ketum golkar Bahlil Lahadalia bahwa ada pertukaran kursi ketua MPR dengan jatah menteri Partai Golkar di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi," ucap Viktor.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan cerita bagaimana partainya mendapatkan delapan kursi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bilang awalnya partai berlogo Pohon Beringin ini hanya lima kursi menteri saja.

“Jatah kita waktu itu lima. Saya karena sudah terjadi buka saja. Jatah kita lima,” ujar Bahril dalam sambutannya di acara Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024) malam.

Ia pun kemudian melakukan komunikasi politik dengan Aburizal Bakrie (Ical) yang merupakan mantan Ketum Golkar. Lalu, ia mengatakan jabatan Ketua MPR RI diberikan kepada Partai Gerindra yang kini diemban oleh Ahmad Muzani.

Dirinya meminta lagi jatah menteri karena menjabat sebagai Ketua Umum di Golkar dan juga sebagai Ketua Tim Kampanye Strategis (TKS) Prabowo-Gibran. Jatah kursi menteri Golkar akhirnya kembali bertambah jadi tujuh kursi.

"Saya bilang bahwa saya Ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar Partai Golkar, itulah kemudian cerita kenapa Golkar dapat enam tambah satu jadi tujuh awalnya, MPR kita kasih tapi kita ambil satu lagi jadi tujuh," ucap dia.