RK Siap Survei Ulang Data Kependudukan, Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Oleh: Lydia Fransisca
Sabtu, 16 November 2024 | 15:28 WIB
RK siap lakukan survei ulang data kependudukan (Beritanasional/Lydia)
RK siap lakukan survei ulang data kependudukan (Beritanasional/Lydia)

BeritaNasional.com - Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Pilgub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono akan melakukan survei ulang data kependudukan untuk memastikan warga yang membutuhkan bantuan memperoleh haknya itu.

Ridwan Kamil (RK) berujar, langkah ini ia lakukan karena banyak warga yang mengeluh tak mendapatkan bantuan dari pemerintah padahal hidup berkekurangan.

"Prioritas komplainnya itu adalah ada yang dapat, ada yang enggak dari program-program pemerintah. Saya melihat solusinya cuma satu, disurvei ulang," kata RK kepada wartawan, Sabtu (16/11/2024).

RK menilai, survei ulang kepada warga Jakarta secara langsung akan membuat data penerima bantuan akurat.

"Jadi kami pasangan RIDO akan mensurvei ulang data kependudukan sehingga tidak terjadi lagi ada yang dapat, ada yang tidak urusan KJP, KJMU, urusan Kartu Lansia, dan lain-lain. Saya mendapati komplainnya itu berputar di situ. Ini ada tapi enggak dapat, ini ada tapi ini kelewat," ujar RK.

Selain melakukan survei ulang, RK juga akan menyediakan wadah bagi warga jika ingin mengadukan persoalannya. Bahkan, warga dipersilakan mengadu secara daring.

"Yang kedua, menyiapkan komplain online secara digital supaya kalau sudah disurveinya benar, masih ada yang kelewat-kelewat, yang kelewat-kelewat itu bisa melaporkan ketidakadilannya melalui handling komplain online," jelas RK.

"Yang kadang-kadang kalau lewat manual kan, dikelurahannya mungkin lama ini sebagainya, kita semua full digital," lanjutnya.

Lebih lanjut, RK menekankan bahwa pihaknya tak akan mengacu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam memberikan bantuan. Sebab, data ini kerap menimbulkan komplain dari warga.

"Ya kan itu (DTKS) bukan kitab suci ya. Itu bisa dikompromikan. Buat apa kita harus DTKS? Buktinya DTKS-nya menghasilkan komplain sebanyak itu. Jadi mungkin masalahnya di DTKS-nya, bukan soal harus DTKS-nya," tegas RK.

"Saya kira tinggal dilobi ke pemerintah pusat, kalau data DTKS-nya di pemerintah pusat ternyata bolong-bolong, kita sampaikan, kalau tidak diberesin, ini komplain akan muncul setiap tahun dan selamanya," pungkasnya.

 







 sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: