AS Gandeng Filipina Bangun Pusat Koordinasi Militer Bersama

BeritaNasional.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin melakukan peletakan batu pertama di Filipina, untuk membangun pusat koordinasi militer kedua sekutu tersebut.

Austin mengatakan, komitmen Amerika bagi Filipina ‘sangat kuat’ dan aliansi ini akan melampaui perubahan yang terjadi dalam pemerintahan kepresidenan di Amerika Serikat.

“Ini adalah negara yang penting, tidak hanya untuk saya, tetapi bagi kedua partai di Amerika Serikat,” kata dia.

Austin dan mitranya dari Filipina menandatangani perjanjian militer baru yang memungkinkan kedua negara berbagi informasi militer rahasia secara aman.

Kedua negara juga tetap berkomitmen terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada 1950, di mana keduanya setuju memberikan respons bersama, jika salah satunya diserang negara lain.

“Perjanjian Pertahanan Bersama berlaku untuk serangan bersenjata terhadap setiap pasukan bersenjata kita, pesawat terbang atau kapal umum, termasuk penjaga pantai dimanapun di Laut China Selatan,” tambahnya.

China membantah tuduhan terakhir itu, dan menyalahkan kapal-kapal Filipina atas tabrakan tersebut.

Mark Montgomery, pakar senior di Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi, mengatakan, “China adalah ancaman nyata dan serius bagi Filipina, dan Filipina memahami bahwa Amerika Serikat adalah pilihan yang tepat sebagai mitra ekonomi dan keamanan,” papar dia.

Beberapa pihak memandang kerja sama Amerika Serikat-Filipina yang diintensifkan sebagai langkah balasan langsung terhadap manuver maritim China, yang menghalangi akses bagi perahu-perahu Filipina untuk masuk ke zona ekonomi eksklusif Filipina sendiri.

Gilberto Teodoroc Sekretaris Pertahanan Nasional, Filipina, mengatakan, “Kapal militer palsu menyamar sebagai kapal Penjaga Pantai dan kapal milisi maritim di kawasan laut Filipina Barat. Mereka sangat agresif dalam operasi informasi melawan Filipina,” kata Teodoro dikutip dari VOA.

China merespons peningkatan kerja sama Amerika Serikat-Filipina ini dengan mengatakan bahwa seharusnya tidak ada perjanjian militer yang menyasar pihak ketiga, atau memperburuk ketegangan regional.