Respon PDIP soal Usul Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

BeritaNasional.com - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak ingin terburu-buru dalam memberikan sikap dari usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Demikian hal itu diucapkan, Ketua DPP PDIP, Dedy Sitorus bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam atas wacana yang diusulkan Prabowo.

"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan, atau tidak,” ujar Dedy di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP pada prinsipnya menginginkan pemilihan umum (pemilu) digelar secara langsung. Dengan menyerahkan sepenunya kedaulatan kepada rakyat.

"Tapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," kata Dedy.

Soal alasan pilkada berbiaya tinggi yang melatarbelakangi wacana kepala daerah dipilih DPRD, akui Dedy, hal itu tidak akan terjadi apabila suatu partai politik memiliki basis dukungan di akar rumput yang kuat.

"Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar kan begitu logikanya," kata Dedy.

"Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu dalam partai politiknya," sambungnya.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, masih banyak cara lainnya untuk menurunkan tingginya biaya pilkada. Sehingga, PDIP akan melakukan kajian mendalam apabila revisi UU Pilkada digulirkan. 

"Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Serahkan itu kepada rakyat secara bijak," kata Dedy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan agar kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota, tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih dan diangkat oleh DPRD.

Prabowo berbicara mengenai mahalnya biaya pemilihan kepala daerah yang berkaca pada penyelenggaraan pada 2024.

"Apalagi, ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari partai lain. Mari, kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun rupiah habis dalam satu, dua hari dari negara walaupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," kata Prabowo dalam pidato HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mencontohkan, pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India dipilih oleh DPRD. Karena itu, Prabowo mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD agar lebih efisien dan tidak memakan biaya mahal.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali pilih anggota DPRD, sekali pilih ya sudah DPRD itulah pilih gubernur, pilih bupati," tegasnya.