Effendy Simbolon Dorong PDIP Perbarui Struktur Organisasinya

BeritaNasional.com - Mantan kader PDIP Effendy Simbolon mengusulkan agar partai berlambang banteng itu memperbarui tata kelola dan struktur organisasinya.

Usulan tersebut muncul setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Effendy, pembaruan struktur partai tidak cukup hanya mengganti Hasto, tetapi juga menyarankan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mundur dari jabatannya.

Hal ini disampaikan Effendy setelah menghadiri sebuah acara di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan (Kemenko Infra).

"Harus ada pembaruan, mungkin sampai ke ketua umum juga. Tidak cukup hanya di level sekjen," ujar Effendy di Kemenko Infra, Rabu (8/1/2025).

Ia menilai penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) dan upaya menghalangi penyidikan merupakan momentum kritis bagi PDIP.

Menurutnya, PDIP harus melakukan reformasi menyeluruh karena Hasto telah menyebabkan masalah besar bagi partai.

"Sudah saatnya ada pembaruan total karena ini masalah besar. Kepemimpinan juga harus bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri," tegasnya.

Effendy mengingatkan bahwa partai politik bukanlah milik pribadi, melainkan organisasi yang harus tunduk pada Undang-Undang Partai Politik dan memiliki tanggung jawab publik yang tinggi.

"Partai itu bukan milik perorangan, sesuai UU Parpol. Jadi, harus ada tanggung jawab yang jelas kepada publik," katanya.

Ia juga menyebut Megawati perlu bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya.

Ketika ditanya apakah ada unsur politisasi hukum dalam kasus ini, Effendy membantah. Ia bahkan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membantu PDIP selama ini.

"Tidak ada politisasi hukum. Sejauh yang saya tahu, Pak Jokowi justru mendukung mereka. Buktinya, periode KPK sebelumnya, kasus-kasus ini tak diusik. kan baru muncul periode sekarang," jelasnya.

Effendy menegaskan bahwa langkah mundur Megawati adalah bentuk pertanggungjawaban atas persoalan hukum serius yang melibatkan Hasto.

"Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Ini masalah serius, bukan sekadar isu etika, tetapi persoalan hukum," tutup Effendy.