Presiden Prabowo Dipercaya Bisa Hadapi Oligarki di Balik Pemasang Pagar Laut

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto dipercaya bisa menghadapi oligarki di balik pelaku pemasang pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. 

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagjo menilai, Prabowo memiliki latar belakang TNI dan nasionalisme yang kuat. Prabowo diyakini tidak akan menjadi presiden boneka oligarki.

Karena itu, polemik pagar laut ini menjadi momentum untuk menyelamatkan negara dari cengkeraman oligarki.

"Mumpung Presiden Prabowo memiliki kemampuan finansial kuat dan background TNI dan patriotik. Kini saatnya kita mendukung dan bersama-sama selamatkan negara dan bangsa ini sebelum terlanjur. Saya juga mengajak para pelaku politik kedepankan hati nurani untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia ke arah yang benar menuju Indonesia Emas 2045," ujar Firman kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

Firman mengatakan sekarang saatnya mengingatkan pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan negara pada tempat seharusnya. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, rezim ke rezim telah mendegradasi kedaulatan negara.

"Kini saatnya kita mengingatkan kembali kepada pemerintah, karena berbagai pengalaman dari rezim ke rezim semakin telah mendegradasi kedaulatan negara,” kata Firman.

Dinamika geopolitik, geoekonomi global, dan lokal belakangan ini, menurut dia, harus menjadi perhatian serius. 

Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, yang masih belum bisa keluar dari ketergantungan terhadap asing, baik dari sektor pangan dan energi dan yang lainnya. 

Jika mata rantai ketergantungan ini tidak diputus, dengan cara membangun kemandirian, maka akan berisiko besar ke depan.

“Karena itu, sekarang ini saatnya kita harus berani mengoreksi dan mengingatkan pemerintah. Mengingat sistem politik yang sudah semakin dibuka dan terbuka bebas ini juga berdampak dan menyebabkan biaya politik tinggi,” ucap Firman.

Lebih lanjut, implikasinya bisa terlihat jelas dari bagaimana pelaku politik terutama elit politik dan menteri berafiliasi dengan oligarki. Hal ini yang lantas memunculkan kartelisasi politik serta ancaman bagi kedaulatan politik dan pilar demokrasi.

“Para menteri dan elite parpol banyak yang merupakan pelaku usaha juga, bahkan ada yang berafiliasi dengan oligarki, dan inilah penyebab terjadinya kartelisasi politik dan runtuhnya kedaulatan karena intervensi kekuasaan dan oligarki. Sebab calon presiden selalu membutuhkan dukungan parpol dan sponsorship. Apalagi kalau calon presidennya tidak mampu dan hanya akan dijadikan boneka belaka,” tegas Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Waketum bidang politik Kadin Indonesia ini.