Kemenhan dan TNI Pangkas Anggaran Sampai Rp 26 Triliun

BeritaNasional.com -  Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 26,933 triliun.

Pemotongan anggaran Kemenhan dan TNI ini dilakukan untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak produktif, seperti perjalanan dinas, seminar, rapat, kajian studi banding, dan kegiatan seremonial.

"Efisiensi anggaran Kemenhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang telah diikuti dengan dokumen resmi, dan K/L dapat menyampaikan usulan pengalihan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan," jelas Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan dalam rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Kemenhan melakukan efisiensi belanja barang sebesar Rp 10,94 triliun dan belanja modal sebesar Rp 16,05 triliun. Belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi.

Berikut rincian efisiensi menurut unit organisasi: Rp8,43 triliun dari Kemenhan, Rp 3,68 triliun dari Mabes TNI, Rp 5,16 triliun dari TNI AD, Rp6,07 triliun dari TNI AL, dan Rp 3,36 triliun dari TNI AU.

"Angka-angka ini lah yang kami berikan kepada angkatan untuk melakukan penghematan dari anggaran yang efisien tersebut, yang kira-kira harus diambil dari mana, tentunya mengikuti ketentuan dari Kemenkeu dan Kemenhan, seperti kegiatan yang tidak mendesak dan kegiatan yang tidak berdampak langsung, seperti seminar, rapat, dan sebagainya," ujar Donny.

Donny menjelaskan, apabila masih perlu ada pemotongan lebih lanjut, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi yang tidak mendesak akan dipangkas.

"Demikian juga pembangunan sistem informasi sementara akan terdampak, dan pengadaan kendaraan dinas baru juga pasti terdampak dengan angka Rp 26,9 triliun ini," jelasnya.

Sementara itu, anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista juga bisa terdampak oleh efisiensi, namun tetap akan dipertimbangkan apabila masih dibutuhkan. Karena itu, Kemenhan meminta dukungan Komisi I agar program-program yang urgent tidak terdampak pemotongan anggaran.

"Kami membutuhkan dukungan dari Komisi I, jika ada hal yang dapat didukung, karena statusnya adalah pemblokiran sementara. Kami berharap masih ada revisi terkait anggaran ini, dan mungkin ada instruksi dari pemerintah kepada Kemenhan dan TNI untuk tetap melanjutkan program-program yang urgent dan strategis," kata Donny.

Anggaran yang terkait dengan kesejahteraan prajurit, menurut Donny, dipastikan tidak akan terdampak. Namun, anggaran untuk pembangunan asrama prajurit akan dipangkas karena masuk dalam kategori belanja barang dan belanja modal.

"Sehingga nanti akan dilihat urgensinya di tiap-tiap angkatan, apakah harus menyasar ke sana atau tidak. Jika memang tidak bisa dilanjutkan, maka dengan angka seperti ini, pembangunan bangunan infrastruktur, asrama, rehabilitasi, dan lain sebagainya kemungkinan akan terdampak," papar Donny.