Inpres DTSEN Diteken, Cucun: Terima Kasih Pak Prabowo

BeritaNasional.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kebijakan konkret pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.
"Ya saya sebagai pimpinan DPR tentu mengapresiasi, terimakasih kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen insyaallah bisa cepat terwujud," kata Cucun di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Secara khusus Waketum DPP PKB ini mengapresiasi kinerja Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemneko PM) beserta seluruh Kemneterian dan Lembaga di bawah koordinasinya yang sudah berjuang mewujudkan DTSEN.
"Mewujudkan DTSEN ini bukan pekerjaan gampang, masalah data kan kita tahu dari dulu selalu rumit. Tapi berkat komitmen kerja Kemenko PM, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga di bawah koordinasinya alhamdulillah DTSEN ini terwujud," tegas Cucun.
Di sisi lain, Cucun meminta pemerintah untuk rutin memverifikasi dan memvalidasi DTSEN secara periodik. Sebab data bisa benar-benar akurat jika verifikasi dan validasi dilakukan secara rutin.
"Saya dengar sudah ada Satuan Tugas (Satgas), ada hotline juga. Nah yang tidak kalah penting itu saya harap Satgas ini benar-benar rutin verifikasi dan validasi data secara rutin," ungkap Cucun.
Untuk diketahui, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
8 bulan yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 2 hari yang lalu
HUKUM | 16 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 2 hari yang lalu
EKBIS | 17 jam yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu
HUKUM | 17 jam yang lalu
HUKUM | 14 jam yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu