Golkar Tegaskan Retret Kepala Daerah Penting untuk Sinkronisasi Program Nasional ke Daerah

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya mewajibkan semua kepala daerah yang sudah dilantik untuk bisa mengikuti retret oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, ia menilai, pembelakan itu sebagai bentuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Seperti diketahui, acara retret bagi kepala daerah akan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, mulai hari ini, Jumat (21/2/2025). Pembekalan ini bakal dilaksanakan selama delapan hari.

“Nah oleh karena itu maka DPP Partai Golkar ya memerintahkan kepada seluruh kader-kader dan juga ya kepada seluruh kader-kader wajib hukumnya mengikuti acara retret ini,” ujar Idrus kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menurut Idrus, retret ini adalah sebagai upaya agar kepala daerah programnya bisa selaras dengan pemerintah pusat ke daerah. Untuk itulah, retret yang bakal dipimpin oleh Presiden Prabowo itu menurutnya sangat bermanfaat bagi kepala daerah.

"Kepada yang bukan kader, mengingatkan, bahwa ini adalah program pemerintah, program pusat yang harus diikuti bersama-sama, dan ini adalah kepentingan kepala daerah juga untuk mengantarkan mereka melaksanakan tugas profesional," lanjutnya.

Idrus menegaskan, kader Golkar yang terpilih jadi kepala daerah sudah diwakafkan untuk rakyat.

“Ketika memulai tugas kepada rakyat dan bangsa, maka pada saat itu sejatinya loyalitas kepada partai tidak terdepan, bahkan ada mengatakan berakhir," tegas Idrus.

Lebih jauh, Idrus pun juga enggan mengomentari sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partai berlogo banteng itu untuk menunda berangkat ke Magelang.

Memang, kata Idrus, di beberapa daerah saat Pilkada 2024 lalu, Partai Golkar ada yang berkoalisi dengan PDIP dan kemudian sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) kemarin. 

“Bagi kami sangat menghargai dan hormat kepada sikap dan pandangan setiap partai. Dan tentu etikanya Partai Golkar tidak ingin ikut campur masalah intern partai yang ada di Republik ini,” jelas dia.