PKB Duga Instruksi Megawati soal Kepala Daerah Tak Hadir Retret Bagian dari Kompromi dengan Prabowo

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menduga instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP tidak hadir retret di Magelang, Jawa Tengah, merupakan bagian kompromi dengan Presiden Prabowo Subianto. Instruksi itu dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

"Mungkin itu bagian dari kompromi, mungkin nanti Ibu Megawati sama Pak Prabowo," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Namun, PKB tidak mencampuri urusan internal PDIP. Huda tak tahu apa agenda dari PDIP atas instruksi tersebut.

Huda menghormati langkah politik partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia berharap segera ada solusi.

"Jadi, saya tidak tahu persis ya, agendanya apa gitu. tentu bisa langsung tanya ke Ibu Mega sama teman-teman PDIP. Tapi, kita hormati, kita hargai. Semoga nanti ada jalan solusinya. Mungkin enggak ikut dulu, nanti jadi ada agenda lagi, enggak tahu," kata Huda.

Huda enggan berandai-andai bahwa sikap PDIP tersebut sebagai bentuk perang terbuka dengan pemerintahan. Ia menilai hal ini hanya respons PDIP terhadap dinamika politik belakangan.

"Saya belum melihat sejauh itu sih. Mungkin lebih kepada ini ya. Mungkin ya, ini sikap spontan dari PDIP setelah ada suasana politik perkembangan terakhir soal itu," katanya.

Huda mengatakan Presiden Prabowo Subianto pasti berharap semua kepala daerah yang baru dilantik bisa hadir demi bisa terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pak Prabowo punya agenda perjuangan di level pusat yang kira-kira harus bersinergi dengan pemerintahan daerah. Pasti Pak Prabowo punya harapan itu. Tapi, dinamikanya kan, tentu pasti ada dinamika di lapangan. Karena itu ya kita lihat aja perkembangannya nanti," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. 

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retret.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Kepala daerah PDIP yang dalam perjalanan menuju Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis instruksi Megawati.