Wamendagri: Tak Ada Konsekuensi Hukum Kepala Daerah Tak Hadir Retret

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan tidak ada konsekuensi hukum terhadap kepala daerah yang tidak menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah. 

Hanya ada sanksi yang akan diberikan oleh panitia retret kepala daerah. Sementara tidak ada aturan di undang-undang yang mengatur.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini," kata Bima di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

"Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tidak ada," jelasnya.

Bima belum memaparkan apa saja sanksi yang disiapkan oleh panitia untuk kepala daerah yang tidak hadir. Pihaknya akan menyampaikan setelah seluruh kepala daerah hadir di retret kepala daerah sore ini.

"Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retret.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025).

Kepala daerah PDIP yang dalam perjalanan menuju Magelang diminta berhenti dan menunggu arahan dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis instruksi Megawati.