Respons Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Gandeng Asosiasi Pengusaha untuk Cari Solusi

BeritaNasional.com - Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat dengan melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha. 

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempertahankan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan para pengusaha dalam menghadapi kebijakan ini. 

"Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. We have been doing this before, and we can do it. Jadi, tidak semuanya gelap. Perekonomian dunia itu 83 persen non-Amerika. Jadi, kita mesti speed up perekonomian dengan yang 83 persen," ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Pelaku Usaha terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (7/04) di Jakarta Barat.

Forum sosialisasi ini bertujuan mengumpulkan berbagai masukan dari para pelaku usaha sejalan dengan upaya negosiasi yang sedang ditempuh oleh Indonesia. 

Kebijakan tarif baru dari AS diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia, terutama sektor padat karya.

Menko Airlangga juga menyinggung langkah-langkah yang telah disiapkan pemerintah untuk melindungi sektor padat karya dan tenaga kerja. 

"Terhadap perusahaan yang padat karya, kita sudah memberikan fasilitas. Bapak Presiden sudah menanyakan realisasinya seperti apa. Dan, yang kedua, terhadap pekerja yang gajinya di bawah Rp 10 juta, PPh ditanggung pemerintah. Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK," tegasnya.

Pemerintah telah mengambil serangkaian langkah strategis, mulai dari perhitungan dampak tarif AS terhadap ekonomi nasional, menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global, hingga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas valas.

Selain itu, Menko Airlangga menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan struktural dan deregulasi, termasuk penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs), demi meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pihak Amerika Serikat melalui tim lintas kementerian dan lembaga, pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR), dan U.S. Chamber of Commerce. Menko Airlangga juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk memperkuat kerja sama ASEAN dalam mengedepankan diplomasi dan negosiasi. Revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan penambahan isu sektor keuangan juga menjadi fokus pemerintah.

Dalam forum yang dihadiri oleh ratusan perwakilan asosiasi pelaku usaha, berbagai aspirasi disampaikan terkait kebijakan tarif AS, termasuk dorongan untuk dialog business to business dan penguatan industri dalam negeri.

Usai forum, dalam konferensi pers, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkomunikasi intensif dengan Amerika Serikat. 

Ia juga menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan para pelaku usaha akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN, dan ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong TIFA karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Kepala BKF Febrio Kacaribu, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dan asosiasi pelaku usaha.