Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor, Hanif Dhakiri: Ini Momentum Perbaiki Struktur Perdagangan

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri memuji kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis. Hanif menilai,  langkah Prabowo tersebut merupakan reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Hal tersebut juga sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tara kelola niaga yang kerap dikuasai kelompok rente.

"Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan," ujar Hanif dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2024).

Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan tanpa pengamanan dan kebijakan penyeimbang. Negara memiliki tanggungjawab memastikan produsen dalam negeri tidak tergilas kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

"Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PKB ini mengingatkan, selain menjaga impor, pemerintah perlu mempercepat penguatan industri substitusi impor, yaitu sektor strategis yang memproduksi barang yang bergantung pada luar negeri.

"Jangan hanya bicara soal membuka pintu, tapi juga soal menyiapkan dapur sendiri. Penguatan industri substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang," ujarnya.

Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menyebut pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap harus diarahkan secara strategis agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang, tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri," kata Hanif.

Mantan Menaker ini menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik. Jika Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra, maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

"Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional," pungkas Hanif.