6 Bulan Memerintah, Prabowo Luncurkan 28 Kebijakan Baru

BeritaNasional.com - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah sudah mengeluarkan 28 kebijakan baru selama enam bulan pertama masa jabatan Kabinet Merah Putih.

Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat fondasi kebangkitan bangsa Indonesia.

"Dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru," ungkapnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai enam bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo menjelaskan kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung pada kehidupan rakyat Indonesia. 

Implementasinya dilakukan melalui lebih dari 100 produk turunan, termasuk peraturan presiden (Perpres), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), dan surat edaran.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap kinerja kabinet agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa pemerintahan telah berjalan sempurna. 

"Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu, padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar," ucapnya di hadapan para menteri dan kepala lembaga.

Prabowo mengingatkan bahwa kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan di tingkat atas dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat di lapisan bawah. 

Ia mengibaratkan hal tersebut seperti gerakan pendulum yang semakin melebar ke bawah.

"Sebuah pendulum di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah," tegasnya.

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dihadiri oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang ini merupakan yang ketiga kalinya digelar pada tahun 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengadakan Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret lalu untuk membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.