Kemenperin Jamin PHK Massal Panasonic Holdings Tak Menimpa Indonesia

BeritaNasional.com - Kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan yang dilakukan Panasonic Holdings secara global dipastikan tidak terjadi di Indonesia. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Juru Bicara Febri Hendri Antoni Arif menegaskan Indonesia tetap menjadi salah satu pilar produksi penting bagi raksasa elektronik asal Jepang tersebut di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," ujar Febri di Jakarta yang dikutip dari Antaranews pada Senin (12/5/2025).

Febri mengakui bahwa tingkat utilisasi industri elektronik di Indonesia saat ini memang sedang berada pada level yang lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19, yaitu 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025, berbanding 75,6 persen sebelum pandemi.

Kondisi ini, menurut dia, menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan karyawan untuk terus beradaptasi dan bertransformasi agar tetap mampu bersaing di kancah global.

"Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," katanya.

Lebih lanjut, Febri menyatakan pemerintah memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik nasional. Upaya ini akan dilakukan melalui perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor, sekaligus menjaga investasi yang sudah ada di sektor elektronika, serta menarik investasi baru.

"Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," tegas Febri.

Ia juga menyoroti pentingnya kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang kini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global. 

Karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Kemenperin terus aktif mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program. 

Program-program tersebut meliputi pemberian insentif, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

"Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional," tandasnya.