DPR: Perlu Mandatory Spending Anggaran untuk Kedaulatan Pangan

BeritaNasional.com -  Kedaulatan pangan sebuah negara sangat penting. Negara yang memiliki kekuatan pangan akan berdampak pada penguatan di berbagai aspek negara tersebut. Membangun ketahanan pangan jangka panjang praktis akan mengurangi ketergantungan kepada negara lain.

Anggota DPR Fraksi PKS Riyono mengkritisi hal tersebut dan menyambut baik upaya ketahanan pangan yang dibangun pemerintah Prabowo Subianto. Selama ini Indonesia sering impor beras dari Vietnam, Pakistan, India dan juga Thailand dengan anggaran sampai puluhan triliun. Ia tidak ingin ketergantungan pangan terjadi dan menggerus kedaulatan nasional kita.

“Urusan Pangan adalah urusan wajib yang harus menjadi prioritas di APBN seperti pendidikan yang dapat alokasi 20% setiap tahun, pangan tang bergizi dan sehat akan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM menuju 2045,” paparnya.

Ia menyebut Indonesia telah mencontoh negara maju dalam menciptakan ketahanan pangan. Negara maju sambungnya mengurus pangan dengan sangat serius, bahkan dengan target ekspor.

"Negara kawasan Eropa yang secara iklim jauh lebih lengkap Indonesia juga maju dalam pertanian mereka, lihat saja Belanda yang menjadi salah satu kiblat Pertanian Hidroponik. Ada juga Jepang yang maju dalam sektor pertanian dan perikanannya"

Negara  dengan pertanian yang maju memberikan subsidi anggaran pertanian sangat besar. Anggaran untuk sektor pertanian di Malaysia mampu menyumbang sekitar 8,9% terhadap PDB Malaysia.

“Pertanian Indonesia mampu menyumbang 12,3% terhadap PDB di tahun 2023, setiap tahun kontribusinya meningkat. Sektor Pertanian merupakan sektor yang strategis untuk pengentasan kemiskinan nasional,” tambah Riyono.

Hal ini perlu dikaji untuk mendukung kedaulatan pangan yang merupakan cita – cita Presiden Prabowo agar bisa berjalan sistemis serta jangka panjang untuk mengalokasikan dana besar dan bersifat wajib untik untuk membangun sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan juga kehutanan.

“Anggaran pertanian saat ini tidak sampai 5% dalam APBN atau sekitar 50 T (pertanian, perikanan, kehutanan) baru 0,18% dari APBN. Anggaran ini perlu di tingkatkan demi mencapai Asta Cita Presiden,” tambahnya.

Menurut Riyono perlu adanya Mandatory spending APBN kepada sektor pertanian secara bertahap dalam 10 – 20 tahun ke depan. Agar ada kepastian dan jaminan akan kedaulatan pangan bagi rakyat yang berasal dari produksi dalam negeri.

“Rasanya sudah cukup pengalaman 1984 kita swasembada dan mampu, tahun 2026 ini kita juga harus berjuang mampu swasembada kembali. Mandatory spending APBN untuk Pangan layak untuk di perjuangkan” tukasnya.