Ketua DPR Apresiasi Pelaksanaan Haji 2025

Oleh: Ahda Bayhaqi
Rabu, 04 Juni 2025 | 17:31 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (Beritanasional/Ahda)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Beritanasional/Ahda)

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2025 yang cukup baik. Ia mengingatkan pemerintah agar memastikan jamaah haji Indonesia bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan nyaman.

Menurut Puan, jamaah haji Indonesia telah menjalani rangkaian ibadah dengan tertib. Para petugas haji juga dengan penuh dedikasi memberikan layanan terbaik.

"Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jamaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, treatment khusus harus diperhatikan," ujar Puan Maharani, Rabu (4/6/2025). 

Puan berharap pelaksanaan ibadah saat puncak haji mulai esok hari, bisa dipersiapkan secara maksimal.

"Momentum puncak haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan yang tinggi," ujar ketua DPP PDIP ini.

Puan menekankan beberapa hal penting agar pelaksanaan haji tidak ada masalah. Yaitu mulai dari mitigasi kesehatan jemaah yang harus menjadi prioritas utama, adaptasi atas sistem baru multi syarikah dan adanya evaluasi untuk perbaikan ke depan. 

Puan meminta seluruh petugas haji, khususnya tim kesehatan untuk segera memetakan jamaah yang rentan, termasuk lansia, jamaah dengan komorbid, dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran. Menurutnya, mitigasi dini dan pendekatan proaktif harus dilakukan untuk mencegah kelelahan ekstrem, dehidrasi, hingga heatstroke yang kerap menjadi ancaman di Armuzna. 

"Kami juga berpesan kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan pribadi, tidak memaksakan diri jika tidak dalam kondisi prima, serta mematuhi arahan dan panduan dari petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah," ujar Puan.

Diketahui, Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dalam pelayanan haji, yaitu multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah selama di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, melainkan disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah bekerja sama dengan PPIH.

Menurut mantan Menko PMK itu, sistem baru ini menuntut koordinasi yang lebih intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia di lapangan. Oleh karenanya, Puan mendorong agar setiap petugas memahami perubahan alur dan peran dengan cermat, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.

"PPIH dapat memastikan data jemaah, termasuk yang akan melakukan murur, untuk diserahkan secara akurat dan tepat waktu ke pihak syarikah. Hal ini guna mencegah disinformasi atau jemaah tersasar," ujarnya.

"Jamaah juga perlu diberi penjelasan yang transparan mengenai sistem kafilah agar tidak terjadi kebingungan saat pelaksanaan ibadah," kata Puan.

Puan memandang penerapan multi syarikah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki layanan ibadah haji.

"Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini," ujarnya.

DPR akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR pun telah mengirimkan Tim Pengawas guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik. 

"Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya," ujar Puan.

Terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan ikut mengawal persoalan tersebut.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ungkap Puan.

Meski begitu, Puan menyatakan DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah. 

"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," jelasnya.

Sementara kepada seluruh jamaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman. 

“Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan khusyuk, sehat, dan aman. Kami mendoakan agar semua ibadah diterima oleh Allah SWT dan para jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan selamat," tutup Puan.
 sinpo

Editor: Dyah Ratna Meta Novia
Komentar: