Jaga Daya Beli dan Dorong Ekonomi, Pemerintah Luncurkan Penebalan Bansos Sembako Mulai Bulan Ini

BeritaNasional.com - Penebalan bantuan sosial (bansos) sembako yang merupakan bagian dari paket stimulus Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan Juni. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan langsung informasi ini usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta. 

"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Nontunai sebesar Rp 200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan Juli, ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan," jelas Gus Ipul.

Penebalan bansos ini akan disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Selain meringankan beban, program ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli dan pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, proses penyaluran bansos triwulan II secara keseluruhan masih berproses. Penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan telah mencapai 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. 

Sementara itu, sekitar 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif (Burekol), di mana 654 ribu di antaranya juga merupakan penerima program PKH.

Kementerian Sosial juga membuka jalur partisipasi publik untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui fitur "usul sanggah" di aplikasi Cek Bansos.

"Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos," ujar Gus Ipul.

Pemutakhiran data penerima bansos ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran.

Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos triwulan II ini menandai transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Sebelumnya ditengarai penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran, strategi Presiden Prabowo adalah dengan memperbaiki data lewat DTSEN sesuai Inpres No. 4 Tahun 2025," imbuhnya.

Menyikapi isu yang beredar, Gus Ipul juga dengan tegas membantah pengalihan anggaran bantuan sosial ke anggaran sekolah rakyat. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Presiden justru menambah anggaran bansos melalui program penebalan bansos ini.

"Presiden merintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah sama presiden, yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran," tandasnya.