Menaker: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Ketenagakerjaan

BeritaNasional.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Data yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha sekaligus menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Yassierli, pelaksanaan SE 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif terkait berbagai aspek kegiatan ekonomi, mulai dari perkembangan sektor usaha hingga penggunaan tenaga kerja.

"Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor usaha, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik skala usaha, hingga penggunaan tenaga kerja," ujar Yassierli dikutip, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, data tersebut akan membantu pemerintah memetakan perkembangan lapangan kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta upaya peningkatan produktivitas. Selain itu, hasil sensus juga dapat mengidentifikasi sektor dan wilayah yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus memahami perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan hasil SE 2026 dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas guna memperkuat daya saing dunia usaha dan tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

"SE ini untuk kita semua, untuk Indonesia, serta untuk adik-adik kita dan anak cucu kita. Maju industrinya, sejahtera pekerjanya. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026.

Amalia menyampaikan empat harapan utama untuk mendukung kelancaran sensus tersebut, yakni penguatan sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; komitmen bersama dari asosiasi, pengelola Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pelaku usaha; pelaksanaan sosialisasi SE 2026 secara masif di sektor industri; serta sinergi konkret antarkementerian guna mendukung proses pendataan di lapangan.