Menko Polkam: Indonesia Harus Jadi Wilayah Tidak Aman bagi Bandar Narkoba

BeritaNasional.com -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang tidak aman bagi bandar dan jaringan narkoba.

Pesan tersebut disampaikan oleh Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, saat memimpin kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika seberat dua ton yang diselundupkan melalui perairan Kepulauan Riau.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi killing ground (wilayah tidak aman) bagi bandar dan jaringan narkoba,” ujar BG dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Menurut BG, kerja Desk Narkoba yang dibentuk sejak 4 November 2024 telah menunjukkan kemajuan pesat dalam penanganan kasus narkotika. Hingga kini, telah tercatat lebih dari 22.481 kasus dengan 24.416 tersangka.

Keberhasilan tersebut ditandai dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba hasil kerja kolaboratif antara BNN, TNI AL, Bea Cukai, dan Polri di wilayah Kepulauan Riau.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tim gabungan dalam mengungkap kasus penyelundupan narkotika,” jelas BG.

“Pemusnahan ini merupakan bukti kerja panjang, senyap, dan penuh keberanian dari seluruh tim dalam memerangi narkoba. Penegakan hukum harus tegas, dan disertai edukasi dini kepada generasi muda,” tambahnya.

Tercatat, total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp6,6 triliun dan diperkirakan berpotensi menyelamatkan hingga 34 juta jiwa.

Sebelumnya, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan 1.905 kg narkotika pada 20 Mei 2025, dan pada 26 Mei 2025, tim gabungan memusnahkan sabu seberat sekitar 2 ton.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan penyalahgunaan narkoba, serta mendukung upaya pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Bersama, kita wujudkan Indonesia bebas narkoba,” pungkas BG.

Adapun dalam acara pemusnahan narkoba hari ini, turut hadir Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Marthinus Hukom, Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan Komisi III DPR RI, pejabat utama TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.