Sudahi Kekerasan di Papua, Komnas HAM Minta Presiden Bentuk Tim Penyelesaian Konflik

BeritaNasional.com -  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua berharap Presiden Prabowo Subianto membentuk tim penyelesaian konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B Ramandey di Jayapura mengatakan, berdasarkan data Sistem Pengaduan HAM (SPH) per 12 Juni 2025 pihak terjadi 40 kasus kekerasan.

"Dari 40 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan sebanyak 27 kasus, penganiayaan sebanyak 11 kasus, perusakan satu kasus dan kerusuhan satu kasus dimana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan," katanya, kemarin. 

Pembentukan tim tersebut penting dilakukan agar kasus kekerasan khususnya kasus bersenjata tidak terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kami melihat tren kekerasan di Tanah Papua masih terus berlanjut dan cenderung meningkat," ungkapnyam 

Dari jumlah kasus kekerasan tersebut sambungnya, Kabupaten Yahukimo menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu delapan kasus, Intan Jaya tujuh kasus, Puncak Jaya dan Kota Jayapura lima kasus, Puncak dan Jayawijaya tiga kasus, Yalimo dan Paniai dua kasus, kabupaten Jayapura, Nabire, Teluk Bintuni, Dogiyai dan kota sorong masing-masing sebanyak satu kasus.

"Dan kami juga mencatat dampak dari terjadinya kasus tersebut sebanyak 75 orang menjadi korban yaitu 50 orang meninggal dunia dan 25 orang luka-luka. 75 korban itu terdiri dari 11 orang TPNPB – OPM yaitu 10 orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka, 16 orang Aparat Keamanan yaitu lima orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka dan sebanyak 48 orang warga sipil yaitu, 35 orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka," paparnya. 

Sedangkan persebaran korban berdasarkan wilayah, Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan jumlah korban paling banyak yaitu 25 orang meninggal dunia dan sembilan orang luka-luka, Papua Tengah, 21 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka, Papua, dua orang meninggal dunia dan tujuh orang luka-luka dan Papua Barat Daya, satu orang meninggal dunia

"Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang terjadi di Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat maupun kelompok sipil yang berseberangan yaitu TPNPB-OPM," terangnya merinci. 

Dia menjelaskan tantangan utama bagi pemerintah saat ini adalah mencari upaya membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan persamaan, kesetaraan, penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif sebagai upaya membangun ekosistem damai menuju dialog kemanusiaan. (Antara)