Pemerintah Evaluasi Standar Pendakian Gunung

BeritaNasional.com -  Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Basarnas segera mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pendakian gunung untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan para pendaki.

Wacana evaluasi SOP itu adalah respons pemerintah atas insiden pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), yang dilaporkan hilang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/6). Setelah lima hari pencarian pendaki pemula tersebut baru berhasil ditemukan meninggal dunia di dasar jurang berbatu, sekitar 600 meter di bawah jalur pendakian.

Kepala Basarnas Mohammad Syafi'i saat ditemui di Jakarta, mengatakan mengatakan evaluasi itu perlu dilakukan secara cepat untuk memperkuat kemampuan tim SAR gabungan di seluruh wilayah, sehingga Basarnas akan melibatkan lebih banyak unsur dalam setiap pelatihan agar mereka memahami prosedur penanganan kedaruratan di medan pendakian.

"Ke depan yang kita mau tingkatkan adalah kemampuan potensi SAR. Kita sudah berjalan, sinergitas di lapangan cukup bagus, tapi perlu kolaborasi lebih baik lagi," kata Syafi'i dilansir Antara, Senin (1/6/2025).

Dia menilai kemampuan personel Basarnas telah teruji dalam berbagai operasi berskala internasional. Namun secara umum tantangan utama petugas dalam evakuasi pendaki terletak pada kondisi medan dan cuaca yang ekstrem, sebagaimana yang dihadapi saat evakuasi Juliana.

"Kemampuan kita standar internasional. Basarnas hadir di kejadian di Turki dan Myanmar, itu menjadi referensi. Setiap lima tahun kita di-currency oleh lembaga PBB, INSARAG," ujarnya.

Syafi'i juga menanggapi usulan pembangunan posko untuk menjadi tempat penyimpanan peralatan SAR di jalur-jalur pendakian untuk memperpendek waktu respons kegawatdaruratan.

Menurut dia, hal ini sebagai salah satu bahan evaluasi yang memerlukan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) mengingat Basarnas tidak mungkin menempatkan personel dan peralatan yang terbatas di seluruh kawasan Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR: Insiden Rinjani momentum pembenahan Basarnas

"Contoh kawasan wisata, itu harus mampu mulai dari komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa asesmen potensi bahayanya, menyiapkan personel dan peralatannya. Harapan kita, dengan kemampuan yang terbatas ini bisa saling melengkapi," katanya.

Menanggapi kritik soal lambannya distribusi informasi seputar proses evakuasi sehingga menuai perhatian publik, termasuk dari luar negeri, dalam peristiwa Juliana, Syafi'i memastikan hal itu juga menjadi bahan evaluasi.

"Kata-kata lambat atau cepat itu tergantung siapa yang melihat. Tapi yang pasti, potensi SAR sudah melaksanakan kegiatan sesuai standar. Kritik itu wajar dan setiap kejadian pasti kita evaluasi," ujarnya. (Antara)