Pramono Akui Beratnya Godaan APBD DKI: Pasti Banyak yang Ngiler

Oleh: Lydia Fransisca
Kamis, 10 Juli 2025 | 15:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Beritanasional/Lydia)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Beritanasional/Lydia)

BeritaNasional.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku harus menahan godaan besar selama menjabat sebagai kepala daerah.

Mengingat, APBD DKI Jakarta mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Adapun APBD DKI tahun 2025 mencapai Rp91 triliun.

Pernyataan ini disampaikan Pramono dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (10/7/2025). 

“Kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan sistem. Jakarta ini anggaranya Rp91,2 triliun. Tahun depan ini menjadi Rp94 triliun. Pasti semua orang ngiler," kata Pramono dalam sambutannya.

"Pasti lah (ngiler). Maka saya harus mem-protect diri saya sendiri,” tambah dia.

Selama puluhan tahun menjadi pejabat publik, lanjut Pramono, ia selalu berupaya menjaga integritas dengan membangun sistem perlindungan diri terhadap godaan korupsi. 

Hal itu ia mulai sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI, kemudian Sekretaris Kabinet, hingga kini Gubernur DKI Jakarta.

“Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono pun menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah saat ia menemukan proses perizinan kompensasi koefisiensi lantai bangunan (KLB) berjalan sangat lambat di lingkungan Pemprov DKI.

“Untuk menaikan gedungnya ada yang 12 tahun. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ketika saya baru menjabat kurang lebih 2-3 minggu, saya panggil Pak Sekda, Pak Sekda kenapa ini kok lama banget? Saya pengen ini dibuat transparan, bisa nggak diselesaikan? Jangan begitu lama,” ucap Pramono.

“Akhirnya keluar angka Rp480 miliar. Bayar. Dibayar. Padahal ini sudah 12 tahun. Karena itu saya bilang di internal, sekarang semuanya transparan, harus selesai 15 hari. Kalau 15 enggak selesai, gubernur yang tanda tangan. Selesai,” lanjut dia menandasi.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: