Politikus PKB Usul BP Haji Jadi Kementerian agar Tingkatkan Daya Tawar

BeritaNasional.com - Politikus PKB Luluk Nur Hamidah mendorong agar Indonesia memiliki Kementerian Haji. Ia mengusulkan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian.

"Sistem penyelenggaraan haji secara total ya kan, nah ini kan sudah ada Badan Pengelola Haji, cuma kita dorong sebenarnya harus menjadi kementerian haji, kenapa? Karena ini meningkatkan daya tawar badan haji ini," ujarnya di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu (13/7/2025).

Anggota Pansus Haji DPR 2024 ini menilai, dengan adanya Kementerian Haji, pengurusan haji bisa lebih fokus dan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

"Dari awal, saya termasuk yang mendorong adanya kementerian khusus ya yang haji sama umrah. Jadi, fokus kemudian juga jauh lebih transparan, akuntabel, dan profesional gitu ya. Karena memang ini kan banyak aspek yang emang harus dikerjain dengan benar gitu loh," kata Luluk.

Adanya Kementerian Haji membuat daya tawar ke pemerintah Arab Saudi lebih kuat.

"Jadi, kalau kementerian khusus, ya pasti jauh lebih baik, terutama sih soal daya tawar ke Arab Saudi ya, kalau di kita sih oke lah nama badan, tetapi begitu ke Arab Saudi misalnya, siapa ini badan haji ya? Dianggap dia kayak dirjen haji aja gitu," ujar Luluk.