Banyak Kepala Daerah Terjerat OTT, Politikus Golkar Sebut Indonesia Darurat Korupsi

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, fenomena banyak kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) memperlihatkan situasi memprihatikan. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan Indonesia dalam kondisi darurat korupsi.

"Lagi-lagi kita semua harus prihatin, sangat-sangat prihatin. Saya kira kita sudah sampai pada tahap situasi darurat korupsi," ujar Doli dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (9/7/2026).

Doli menilai maraknya OTT kepala daerah perlu dilihat dari perilaku yang tidak memiliki efek jera. Doli pun mendorong perlunya evaluasi rekrutmen dan pencalonan kepala daerah.

"Pertama, ternyata dari berbagai peristiwa yang sama, yang menimpa para Kepala Daerah sebelumnya, mereka tidak menjadikannya pelajaran yang cukup berharga. Apa sudah tidak ada lagi rasa takut dan malu? Atau sudah kehilangan sensitivitas dan lupa akan tanggung jawab kepada rakyat? Ini problem yang sangat serius. Mungkin saat inilah, kita semua sudah harus mengevaluasi total sistem rekruitmen dan pencalonan Kepala Daerah dengan sangat sungguh-sungguh," ujarnya.

Doli juga mengingatkan publik dan aparat penegak hukum tidak terjebak pada penilaian penangkapan satu-satunya tolak ukur kesuksesan. Menurutnya pemberantasan korupsi harus fokus pada pencegahan agar tidak terjadi kebocoran uang negara.

"Kedua, kita juga jangan kemudian menilai situasi seperti itu seakan baik bagi upaya pemberantasan korupsi kita. Saya memandang bahwa upaya pencegahan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penindakan. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi jangan dilihat dari banyaknya pejabat yang ditangkap, tetapi justeru tercapainya situasi 'zero corruption' tidak ada lagi pejabat yang korupsi," ucapnya. 

Anggota Komisi II DPR RI ini mendorong perombakan besar-besaran strategi pemberantasan korupsi. Perlu ada ekosistem baru yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi perlu menyentuh akar permasalahan di level regulasi dan budaya masyarakat.

"Oleh karena itu dalam konteks ini, kita pun harus secara serius mengevaluasi dan membangun ekosistem baru pemberantasan korupsi kita. Bukan hanya sekedar penguatan penegakan hukumnya saja, tapi juga harus dimulai dari koreksi terhadap berbagai regulasi yang memungkinkan terciptanya peluang untuk terjadinya praktik korupsi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sistem yang mendorong terbangunnya kesadaran hukum dan budaya anti korupsi pada masyarakat kita," pungkasnya.