Banyak Kepala Daerah Terjerat OTT, Komisi II DPR: Perlu Proses Seleksi yang Lebih Selektif

BeritaNasional.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendorong evaluasi total rekrutmen dan pencalonan kepala daerah dan lingkungan kerja pemerintah. Penyebabnya adalah jumlah kasus kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) semakin banyak.

"Banyaknya jumlah Kepala Daerah yang terkena OTT di tahun ini seharusnya sudah cukup membuat kita untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh yang berkaitan dengan sistem rekruitmen, pencalonan dan lingkungan kerja pemerintahan," kata Doli dalam keterangannya dikutip Kamis (9/7/2026).

Doli menilai, sangat memprihatikan dan mengherankan kasus penangkapan kepala daerah dalam kasus korupsi tidak membuat kapok. Maka perlu proses yang lebih selektif dalam pemilihan kepala daerah.

"Sehingga ke depan, proses rekruitmen calon Kepala Daerah bertambah selektif, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul punya kesadaran untuk maju sebagai calon Kepala Daerah, dengan kesiapan yang matang, tahu dan siap untuk tidak korupsi dan konsekuensinya, selain siap dengan konsep membangun dan memajukan daerah yang akan dipimpinnya," ujarnya.

Waketum Partai Golkar ini juga menilai partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan. Partai tidak boleh sembarangan menetapkan calon kepala daerah yang tidak berintegritas.

Karena itu, Doli mendorong evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu evaluasi menyeluruh. Bukan hanya membahas apakah tetap dipilih langsung atau kembali ke DPRD.

Perlu membahas pengaturan pemilihan yang bebas dari politik transaksional serta mencegah pemilu menjadi mahal dengan maraknya politik uang.

"Namun yang paling penting adalah komitmen kita semua untuk membuat pengaturan pemilihan yang bebas 'political transactional' secara rinci dan konsekuen, mau di mana pun area pemilihannya. Politik uang dan kawan-kawan sejenisnya yang membuat Pemilu dan Pilkada menjadi mahal, dapat dipraktikkan di arena publik maupun DPRD. Sekali lagi ini membutuhkan komitmen kita semua, terutama partai politik, DPR dan pemerintah," tegas Doli.

Doli pun mendorong kerja sama aparat penegak hukum, pemerintah, partai politik, birokrasi dan masyarakat untuk memerangi korupsi serta menjalankan pemerintahan yang bersih. 

"Dengan me-review dan meng-koreksi seluruh sistem dan regulasi yang berpotensi memberikan peluang terjadinya korupsi, gratifikasi, suap, pungutan liar, dan sejenisnya, baik di level daerah maupun pusat. Termasuk juga mekanisme pengawasan di dalamnya," ujarnya.

Doli juga mendorong dibangun ekosistem yang melahirkan budaya anti korupsi di tengah masyarakat.

"Keempat, kita juga harus berke-mau-an dan mampu membangun ekosistem yang melahirkan budaya anti korupsi di tengah-tengah masyarakat, dengan literasi dan kampanye yang terus menerus dilakukan, tanpa henti," pungkasnya.