Pemprov DKI Ajukan Perubahan APBD 2025 Sebesar Rp500 Miliar, Total Capai Rp91,86 Triliun

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta merencanakan peningkatan APBD 2025 sebesar Rp500 miliar. Oleh karenanya, total APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta diproyeksikan menjadi Rp91,86 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (16/7/2025).

"Total rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun," kata Rano.

Rano merinci, pendapatan daerah ditargetkan berasal dari tiga komponen utama, yakni pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp54,19 triliun, pendapatan transfer Rp30,08 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp524,09 miliar.

"Rencana pendapatan asli daerah diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp48 triliun, retribusi daerah sebesar Rp1,39 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp774 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp4,02 triliun," ujar Rano.

Sementara itu, pendapatan transfer yang diharapkan sebesar Rp30,08 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat. Lalu, pendapatan dari hibah masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan nilai sebesar Rp524,09 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah dalam perubahan APBD 2025 direncanakan mencapai Rp85,97 triliun, mengalami kenaikan 4,01 persen dibandingkan sebelumnya yang sebesar Rp82,66 triliun.

"Rencana belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," ucap Rano.

Lalu, penerimaan pembiayaan dalam perubahan APBD direncanakan mencapai Rp7,05 triliun, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun aebelumnya sebesar Rp4,43 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp2,62 triliun.

"Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun yang dialokasikan kepada badan usaha milik daerah berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp3,90 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,98 triliun," tandasnya.