Demo Ojol 21 Juli di Jakarta Sepi Peserta

BeritaNasional.com - Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Kebangkitan Jilid II Transportasi Online Nasional 217 yang digelar sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta pada Senin (21/7/2025), berlangsung jauh dari ekspektasi. 

Meski sempat diklaim akan dihadiri 50 ribu peserta, fakta di lapangan menunjukkan aksi ini hanya diikuti segelintir massa, bahkan tidak mencapai 100 orang. Aksi ini digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepat di seberang Menara Danareksa, Jakarta Pusat. 

Penyelenggara aksi, Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono, sebelumnya menyampaikan bahwa demonstrasi akan menjadi aksi besar-besaran dan dihadiri sekitar 50 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah. Namun kenyataannya, situasi di lokasi tampak lengang dengan kehadiran massa yang sangat minim.

Dalam aksi tersebut, Igun menyatakan bahwa ribuan driver ojol akan melakukan aksi offbid massal, yakni mematikan aplikasi sebagai bentuk protes terhadap skema pembagian pendapatan yang dianggap tidak adil oleh para pengemudi. 

Namun, aksi ini tidak mendapat dukungan luas dari komunitas pengemudi ojol lainnya, bahkan ditinggalkan oleh sejumlah kelompok besar. Salah satunya adalah Koalisi Ojol Nasional (KON), yang dikenal sebagai salah satu wadah pengemudi online dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia.

Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyebut bahwa beberapa poin tuntutan dalam aksi tersebut tidak mewakili aspirasi mayoritas pengemudi ojol dan justru terindikasi sarat kepentingan kelompok tertentu.

“KON tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa hari ini. Beberapa poin tuntutan aksi berbeda dan kami tetap menganggap bahwa tuntutan tersebut hanya mewakili segelintir ojol dan sarat dengan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu, serta ada indikasi muatan politis,” kata Andi, Selasa (22/7/2025).

Selain KON, penolakan juga datang dari Forum Komunitas Driver Online Indonesia, yang dipimpin oleh Rahman Thohir. Ia menilai bahwa tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan justru bisa berdampak negatif terhadap ekosistem transportasi online secara keseluruhan.

Menurut Rahman, potongan komisi 20 persen yang saat ini berlaku sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022, di mana 15 persen merupakan potongan langsung dan 5 persen merupakan potongan tidak langsung yang ditujukan untuk kesejahteraan mitra pengemudi.

“Dalam KP 1001 tahun 2022 memang diatur potongan 20 persen itu. 15 persen potongan langsung dan 5 persen potongan tidak langsung untuk kesejahteraan mitra. Ada aplikator yang memang menerapkan ini berupa voucer swadaya. Nah kalau ini dihilangkan jadi 10 persen apakah ini ada lagi nanti?” kata Rahman.

Ia juga mengimbau para pengemudi untuk lebih fokus mengawasi implementasi dari potongan 5 persen tersebut, ketimbang menuntut pemangkasan komisi secara sepihak.

“Kami mengimbau teman-teman lihat yang penerapan 5 persen ini apakah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan mitra,” ujarnya.