Cak Imin Ungkap Alasan Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Mahal, Masih Bergantung ke Pusat

BeritaNasional.com -  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengungkap alasan di balik usulannya agar kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemerintah pusat.

Usulan tersebut muncul sebagai tindak lanjut dari dorongan Musyawarah Nasional (Munas) NU agar PKB mengkaji kembali sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Berdasarkan hasil kajian, PKB menemukan bahwa Pilkada menelan biaya yang sangat besar, bahkan sering kali dianggap tidak rasional.

"Kesimpulannya, seluruh kepala daerah mengeluarkan biaya yang mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional," ujar Cak Imin saat peringatan Harlah PKB di JCC, Rabu (24/7/2025) malam.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah saat ini belum bisa mandiri, apalagi otonom, karena masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

"Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek. Belum bisa mandiri, apalagi otonom," lanjutnya.

Karena itu, menurut Cak Imin, perlu dicari jalan tengah yang efektif untuk memenuhi keinginan masyarakat sekaligus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat.

Ia mengusulkan agar gubernur dijadikan sebagai perwakilan pemerintah pusat dan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

"Pola pertama, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan bupati, karena bukan perwakilan pemerintah pusat, maka dipilih oleh rakyat melalui DPRD," jelas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini.