Polemik Pemotongan TKD, Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Perbaiki Kebocoran Anggaran

BeritaNasional.com -  Menjawab protes para kepala daerah atas pemotongan transfer ke daerah (TKD), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa kerap terjadi kebocoran anggaran di daerah.

"Mungkin dari sisi tata kelolanya kita perlu perbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor Pak Prabowo kan selalu bilang begitu lalu belanja juga sering bocor gimana itu tidak terjadi lagi," kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Politikus Partai Golkar meminta adanya rasionalisasi dan efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah. Dan anggaran Pemda harus betul-betul digunakan untuk program prioritas untuk masyarakat.

"Lalu kita perlu juga merasionalisasi, mengefektifkan program dan kebijakan-kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," jelasnya.

Zulfikar pun mencontohkan kasus penggunaan anggaran daerah yang tidak sesuai. Seperti untuk membangun kantor pemerintahan di daerah, ada tambahan anggaran untuk membangun pagar antar kantor.

"Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh program kegiatan yang sebenarnya itu apa namanya bisa dalam kategori tidak tepat lah Termasuk pemborosan maka bisa tuh rasionalisasi lah itu efektifan lagi lah itu," beber Zulfikar.