Cak Imin: Ditjen Ponpes Solusi Nyata Pengembangan Pesantren di Indonesia

Oleh: Ahda Bayhaqi
Jumat, 24 Oktober 2025 | 09:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat diwawancarai. (BeritaNasional/Ahda)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat diwawancarai. (BeritaNasional/Ahda)

BeritaNasional.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren (Ponpes) di Kementerian Agama. Menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin ini, langkah Prabowo merupakan kado bagi seluruh santri.

"Terima kasih, Bapak Presiden Prabowo atas pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Sebuah langkah bersejarah dan kado istimewa bagi seluruh santri Indonesia pada momentum Hari Santri Nasional 2025," ujarnya dikutip dari siaran pers pada Jumat (24/10/2025).

Cak Imin menilai keputusan Prabowo merupakan bentuk nyata kepedulian negara terhadap pesantren. Jadi, pesantren ditempatkan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan sumber kekuatan sosial bangsa.

"Kami berharap Ditjen Pesantren menjadi solusi nyata bagi pengembangan pesantren di Indonesia, termasuk dalam aspek infrastruktur, kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi santri. Ini momentum penting agar pesantren makin berdaya dan berdikari," ujar Menko Pemberdayaan Masyarakat ini.

Cak Imin menegaskan kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan menjadi tonggak baru kebangkitan pesantren di Indonesia.

"Saatnya pesantren berdaya menjadi mercusuar peradaban, lokomotif kemajuan bangsa, dan melahirkan generasi pemimpin Indonesia Emas 2045," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi memberikan lampu hijau pembentukan Ditjen Pondok Pesantren melalui surat persetujuan bernomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025. 

Langkah ini disambut luas oleh kalangan pesantren dan menjadi kado bersejarah dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025.

Pembentukan Ditjen Pesantren disebut menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat, terutama pascainsiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, beberapa waktu lalu. 

Pemerintah menilai dibutuhkan lembaga yang secara khusus mengurusi penguatan manajemen, fasilitas, dan keamanan infrastruktur pesantren.

 sinpo

Editor: Tarmizi Hamdi
Komentar: