Politikus Golkar Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD: Lebih Bagus seperti Zaman Pak Harto

BeritaNasional.com - Politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mendukung usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang kepala daerah dipilih DPRD. Mekeng menilai sistem pemilihan langsung hari ini juga tidak membuat daerah menjadi lebih maju.

"Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Mekeng mengatakan sampai hari ini banyak daerah yang masih menggantungkan hidupnya dari pemerintah pusat. Justru, kepala daerah terpilih sibuk memikirkan mencari uang untuk pendanaan daerah.

"Faktanya, banyak daerah yang mengandalkan hidupnya dari pusat. Kreativitas dari pimpinan yang dipilih oleh rakyat nggak ada. Setelah dia duduk malah pusing mikir gimana cari uang," kata Mekeng.

"Jadi, menurut saya, lebih bagus dari zaman dulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang sudah benar-benar," sambungnya.

Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung menutup kemungkinan orang yang tidak memiliki kemampuan dan integritas menjadi pemimpin. Ditambah, ongkos pemilu langsung lebih mahal.

"Nggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi, orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam. Dan, tidak terlalu berat ongkosnya. Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan," kata Mekeng.

"Bukan kita bayar rakyat, tapi ngumpulin masyarakat itu kan juga ongkosnya besar. Sementara itu, gaji mereka kecil. Nah, itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang gue," tandas anggota Komisi XI DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD. Ia menyadari usulan itu menantang karena banyak yang menolak.

Menurut Cak Imin, konsolidasi antara daerah dengan pusat lambang karena perlu proses politik yang panjang. Karena itu, ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dievaluasi total.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ujar Cak Imin saat Harlah PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak," tandasnya.