Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla, Ini Kata Menteri Hanif Faisol

BeritaNasional.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, Menteri Hanif menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam bertindak.

"Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya," ujar Menteri Hanif yang dikutip dari Antaranews pada Sabtu (2/8/2025).

Menurut dia, pemadaman dini setiap titik api dapat mencegah polusi udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di area gambut yang sangat rentan.

Fokus di Kalimantan Barat

Menteri Hanif menyoroti data di Kalimantan Barat (Kalbar) per 31 Juli 2025, di mana terdeteksi 1.500 titik panas (hotspot), dengan 297 di antaranya berstatus kepercayaan tinggi. 

Hingga saat ini, tercatat 258 kejadian kebakaran dengan total lahan terdampak mencapai 989 hektare, yang sebagian besar terjadi di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.

Sejak Status Siaga Darurat Karhutla ditetapkan pada 17 April 2025, KLH/BPLH telah mengoordinasikan berbagai langkah terpadu. 

Tiga pesawat water bombing dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung oleh patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Selain itu, patroli darat dan pemadaman juga dilakukan secara intensif oleh tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api.

Sanksi Tegas bagi Pelaku Pembakaran

Menteri Hanif juga menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. 

Setiap temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum, baik terhadap individu maupun korporasi pemegang konsesi, tanpa pandang bulu.

Apresiasi terhadap langkah cepat ini datang dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto. 

Ia memuji kepemimpinan Menteri Hanif dan seluruh jajaran yang berhasil menangani karhutla di Riau dalam waktu lima hari setelah kedatangan Menteri.

"Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Hanif dan seluruh jajaran KLH/BPLH mengatasi karhutla. Kami berharap pola kerja sama serta kecepatan bisa direplikasi di Kalimantan Barat seperti halnya yang sudah dilakukan di Provinsi Riau," kata Suharyanto.