Denny JA Dukung Arahan Presiden Prabowo Soal Komisaris BUMN

BeritaNasional.com - Komisaris Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Denny JA, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para komisaris BUMN untuk fokus memajukan perusahaan, bukan memburu tantiem atau bonus tahunan.

Dalam keterangannya, Denny menegaskan bahwa pesan Presiden bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan panggilan moral dan spiritual untuk menjadikan jabatan publik sebagai sarana pengabdian.

“Saya menerima pesan Presiden sebagai panggilan hati. Sebuah kesempatan untuk menjadikan jabatan bukan sekadar posisi strategis, tapi jalan kontribusi yang bermakna,” kata Denny JA, Rabu (6/8/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Denny, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PHE sejak Juli 2025, menyebut prinsip hidupnya sejak muda adalah The Power of Giving. Prinsip tersebut, menurutnya, tidak lahir dari teori, melainkan dari pengalaman spiritual dan perjalanan hidup panjang, mulai dari aktivis mahasiswa hingga kini memimpin lebih dari 20 perusahaan lintas sektor.

Sebagai wujud prinsip tersebut, Denny mendirikan Denny JA Foundation yang mewakafkan dana abadi untuk mendukung sastra dan spiritualitas. Yayasan ini memberikan penghargaan tahunan kepada penulis, mendanai festival puisi esai, dan menyokong pengajaran spiritualitas di berbagai kampus.

Sejak diangkat sebagai komisaris utama, Denny aktif memberikan kontribusi bukan hanya lewat rapat, tetapi juga melalui tulisan dan pemikiran strategis. Ia telah menulis lebih dari 20 esai mengenai isu energi nasional, yang kini disusun menjadi buku berjudul “Make Pertamina Great Again: Minyak, Politik dan Bisnis di Era AI.”

Dalam polemik mengenai tantiem untuk komisaris, Denny menegaskan bahwa secara prinsip tata kelola global, pemberian tantiem dalam sistem two-tier board seperti di Indonesia adalah praktik yang wajar. Namun, ia mendukung penuh keputusan Presiden untuk menghapus tantiem demi transformasi moral di tubuh BUMN.

“Ketika Presiden berbicara soal tugas komisaris BUMN, saya ikut berdiri di barisan yang sama. Ini bukan soal uang, tapi soal arah,” tegas Denny.

Menurutnya, reformasi BUMN seharusnya tidak hanya menyasar struktur atau kebijakan, tetapi juga menyentuh jiwa dan etos kolektif lembaga negara.

“Kontribusi terbaik tidak diukur dari angka yang masuk ke rekening pribadi, tapi dari nilai yang tertanam dalam sejarah negeri,” pungkasnya.