Puan Ungkap Kementerian Sering Curhat soal "Cinta Segitiga" ke DPR

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, banyak kementerian dan lembaga banyak mencurahkan isi hati alias curhat ke komisi-komisi di Senayan. Menurutnya, curhatan itu terkait efisiensi belanja tahun 2025.

Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Agenda itu dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang juga menyampaikan pidato terkait Nota Keuangan.

"Bapak presiden yang terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian dan lembaga curhatnya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya," kata Puan.

Dia mengatakan, curhatan kementerian dan lembaga itu terkait program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi. Politisi PDI Perjuangan itu mengibaratkannya seperti "cinta segitiga".

Meski begitu, Puan mengaku kisah "cinta segitiga" yang diutarakan kementerian dan lembaga tidak berakhir patah hati. Sebab semua pihak sepakat untuk mendahulukan kepentingan rakyat.

"Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa upaya pemerintah melakukan efisiensi sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. Dalam UU tersebut mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan.

Dia mengatakan, pada masa sidang sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu akan menjadi dasar Nota Keuangan dan RAPBN 2026.

"Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat;

Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? bagaimana nasib petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya," kata Puan.

"Penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan. Menjadi harapan seluruh rakyat, bahwa RAPBN Tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden hari ini, dapat semakin memudahkan hidup rakyat," pungkasnya.