Presiden Prabowo Ingin Hapus Tantiem BUMN, DPR Beri Dukungan Penuh

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus pemberian tantiem kepada komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghapusan tantiem tersebut untuk memastikan kinerja para komisaris optimal untuk memajukan BUMN.

"Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan. Tanpa kontribusi nyata, tidak sepantasnya ada bonus tantiem yang diterima," ujar Rivqy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip dan kinerja dalam lingkungan BUMN. Menurut Rivqy, langkah presiden menghapus tantiem ketika perusahaan merugi perlu didukung. 

"Kalau perusahaannya rugi, direksi juga tidak layak mendapat tantiem. Bonus hanya diberikan jika kinerja positif dan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," ujarnya.

Rivqy berharap kebijakan Presiden Prabowo itu menjadi momentum reformasi tata kelola agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Ia juga sepakat dengan langkah Presiden Prabowo yang akan memangkas jumlah Komisaris BUMN, sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak. Cukup empat atau lima komisaris. 

"Pemangkasan jumlah komisaris merupakan langkah yang tepat. Jumlah komisaris tidak perlu terlalu banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak hanya mencari keuntungan. Sebabnya, banyak ditemukan komisaris BUMN yang hanya rapat satu bulan sekali, tetapi menerima tantiem atau uang hasil keuntungan perusahaan mencapai Rp40 miliar per tahun.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," ungkap Prabowo saat pidato penyampaian Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2025).

Prabowo telah memerintahkan Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi dan komisaris BUMN yang merugi. Ia juga memperingatkan agar tidak main-main dengan uang negara. Apalagi sampai mengakali keuntungan BUMN supaya uang tantiem cair.

"Saya juga telah perintahkan ke danantara, direksinya pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan," tegas Ketum Partai Gerindra ini.

Prabowo pun menegaskan, para direksi dan komisaris yang keberatan dan tidak menerima penghentian tantiem itu untuk segera berhenti. Apalagi banyak yang mengantri untuk menggantikannya.

"Tapi ini serius, tidak masuk akal. Jadi direksi dan komisaris, kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," ujarnya.