IPR Dukung Presiden Prabowo Berantas Tambang Ilegal

BeritaNasional.com - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal di Indonesia. Apalagi, kata dia, laporan aparat kepada Presiden, tercatat ada 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR pada Jumat (15/8/2025). Iwan menilai, langkah ini harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Saya berharap setelah mengeluarkan pernyataan ini, Presiden langsung memerintahkan Kementerian ESDM, Satgas Hilirisasi, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan eksekusi, baik secara administratif maupun tindakan langsung di lapangan,” kata Iwan, Sabtu (16/8/2025).

Ia menegaskan, penindakan cepat sangat penting untuk menghentikan kerugian dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, masyarakat di sekitar lokasi tambang menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk kerusakan tersebut.

“Hal ini harus segera dilakukan agar kerugian dan kerusakan lingkungan oleh tambang-tambang ilegal ini bisa segera dihentikan. Karena yang menanggung kerusakan lingkungan yang paling nyata adalah masyarakat sekitar tambang tersebut,” tuturnya.

Iwan juga mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo yang secara terbuka mengultimatum para jenderal TNI maupun kepolisian yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal. Ia menyebut, banyak praktik tambang ilegal yang tak lepas dari peran oknum atau mantan jenderal sebagai pelindung maupun pelaku langsung.

“Ini harus dihentikan dan dibersihkan, agar pemerintah bisa fokus menjalankan program hilirisasi dan memperoleh nilai tambah maksimal dari sektor pertambangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegeramannya atas masalah tambang ilegal di Indonesia saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Laporan yang diterima Prabowo, ada 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara sampai Rp300 triliun.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan, potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," tegas Kepala Negara.