Pemerintah Tarik Utang Rp463,7 Triliun per 31 Agustus 2025 dari Target APBN 2025

BeritaNasional.com -  Pemerintah melakukan penarikan utang senilai Rp463,7 triliun per 31 Agustus 2025, 59,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp775,9 triliun. Sedangkan pembiayaan non-utang tercatat senilai Rp38 triliun, sehingga pembiayaan anggaran terealisasi sebesar Rp425,7 triliun.

“Dari segi pembiayaan anggaran, sampai dengan 31 Agustus 2025 realisasinya adalah Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (23/9/2025) pasar domestik menunjukkan kinerja yang positif, utamanya pada surat berharga negara (SBN). Permintaan investor terlihat kuat di tengah volatilitas pasar, tecermin pada tingginya bid to cover ratio.

Hingga lelang terakhir, rata-rata bid to cover ratio tahun 2025 tercatat 3,03 untuk surat utang negara (SUN) dan 3,15 untuk surat berharga syariah negara (SBSN).investment grad

“Meskipun kualitas pasar meningkat, kepercayaan ini juga tidak terlepas dari status investment grade yang disandang Indonesia, sehingga SBN Indonesia tetap dipandang sebagai instrumen yang aman dan kredibel di pasar global,” terangnya.

Imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun juga mengalami penurunan sebesar 70 basis poin (bps) atau minus 10%  secara tahun berjalan (year-to-date/ytd), didukung oleh permintaan investor yang kuat di pasar perdana maupun sekunder.

Sementara aliran modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp42,61 triliun per 19 September 2025. Thomas yakin capaian ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap fundamental dan prospek perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, selisih imbal hasil (spread yield) Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tenor 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun turun dari 240 basis poin (bps) pada Januari 2025 menjadi 216 bps pada September 2025. Level ini lebih rendah dibandingkan sejumlah negara sejawat (peers), yang diyakini menunjukkan profil risiko Indonesia yang terjaga. (Antara)