Trump Umumkan TikTok AS Akan Beralih Pemilik, Dapat Lampu Hijau China

BeritaNasional.com -  Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan untuk mencari pemilik baru aplikasi media sosial TikTok di Amerika Serikat telah rampung dan mendapat persetujuan dari Presiden China, Xi Jinping.

Kabarnya pada Kamis (25/9/2025), Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa kesepakatan ini telah memenuhi persyaratan hukum yang sebelumnya menyerukan pelarangan TikTok di AS jika tidak dijual oleh perusahaan induknya, ByteDance.

Trump, yang didampingi Wakil Presiden JD Vance, menjelaskan di Oval Office bahwa sekelompok investor akan membeli operasi TikTok di AS untuk membentuk perusahaan baru dengan valuasi sekitar 14 miliar dolar AS (setara £10,5 miliar).

Meskipun begitu, kesepakatan ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh ByteDance maupun pihak berwenang China.

Alasan AS Ingin Melarang TikTok

Selama bertahun-tahun, pejabat dan legislator AS menyatakan kekhawatiran bahwa hubungan ByteDance dengan pemerintah China bisa mengancam keamanan nasional.

Banyak pihak takut Beijing dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna TikTok di AS, yang diperkirakan mencapai 170 juta orang.

TikTok dan ByteDance membantah tudingan ini, namun kekhawatiran serupa telah memicu larangan dan pembatasan TikTok di beberapa negara di seluruh dunia.

Pada April 2024, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang ditandatangani Presiden Joe Biden, memberi ByteDance waktu sembilan bulan untuk menemukan pembeli yang disetujui AS atau menghadapi penutupan TikTok.

TikTok menilai hukum tersebut "inkonstitusional" dan mengklaim bahwa penyensoran terhadap pengguna AS akan berdampak besar pada kebebasan berbicara. TikTok kemudian mengajukan beberapa upaya hukum, tetapi tidak berhasil. ByteDance menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menjual TikTok.

Setelah Trump menjabat pada Januari 2025, ia memperpanjang tenggat waktu awal untuk memungkinkan pencarian pemilik baru aplikasi ini terus berjalan. Presiden AS tersebut beberapa kali menunda batas waktu demi memastikan kesepakatan dapat terealisasi.