Kasus MBG, Pemerintah Evaluasi dan Investigasi SPPG Bermasalah

BeritaNasional.com - Pemerintah akan menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bermasalah. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi SPPG bermasalah karena insiden dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.

"Oleh karena itu, yang bermasalah (SPPG) ditutup dulu ya dan akan dievaluasi dan diinvestigasi," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, para menteri menyampaikan telah melakukan rapat koordinasi keselamatan anak-anak. Pemerintah berkomitmen mengedepankan keselamatan anak-anak dalam masalah MBG ini.

"Kami laporkan bahwa kami juga tadi sudah rapat koordinasi keselamatan anak-anak Indonesia, anak-anak kita yang paling utama," ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto saat pemanggilan pada Sabtu (27/9/2025).

Dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit.

"Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," ucap Dadan dalam keterangan yang dikutip pada Minggu (28/9/2025).

Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara itu, pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, angkanya bertambah menjadi 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

 "Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.

Dia menambahkan faktor lain yang turut memicu insiden tersebut adalah kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran standard operating procedure (SOP).

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi.

Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.

“Kepala Negara pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat,” terangnya.