Pemerintah DKI Terapkan Efisiensi, Subsidi Transportasi Umum Terdampak

BeritaNasional.com -  Langkah efisiensi mulai diterapkan pemerintah DKI Jakarta setelah pemotonhan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo disebut segera mengkaji subsidi transportasi umum imbas adanya langkah efisiensi tersebut.

Namun hal ini belum dapat dipastikan kemungkinan penaikan tarif transportasi umum di Jakarta.

“Yang jelas tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,”  terangnya di Jakarta.

Lebih lanjut dikatakan saat ini pemerintah DKI memberikan subsidi transportasi umum Jakarta kini hampir Rp15.000 per orang. Angka tersebut akan dikaji agar lebih efisien. Tidak hanya itu efisiensi juga dilakukan terhadap aktivitas perjalanan dinas hingga berbagai anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama.

Meski demikian Pramono memastikan program prioritas warga Jakarta yang kurang mampu tidak akan diganggu sama sekali.

“Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota,” kata Pramono.

Dia juga telah mengingatkan kepada jajarannya dalam rapat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menurun cukup besar.

“Kita hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD kita, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Era anggaran besar selama ini kontrolnya tidak ketat. Sudah lewat, sudah berakhir,” katanya, Senin (6/10/2025)

Untuk itu bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran tersebut.

Ia juga meminta agar seluruh OPD di Jakarta melakukan efisiensi. “Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas. Menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat,” tukasnya. (Antara)